Keseriusan anggota DPR menuntaskan kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) ditunjukkan lewat usulan interpelasi. Sebanyak 42 anggota menyerahkan tanda tangan dukungan interpelasi kepada Ketua DPR Agung Laksono.
Mereka berharap usulan itu segera dibahas di Bamus, supaya DPR bisa memutuskan usulan itu sebagai hak dewan. "Ini sungguh amat ironis, penyimpangan uang negara ratusan triliun tanpa ada yang bisa mempertanggungjawabkan," kata jubir pengusul hak interpelasi Andi Rahmat dari FPKS di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (27/9).
Sementara pengusul interpelasi BLBI lainnya, Ade Daud Nasution berharap pimpinan DPR tidak menghambat usulan ini. Karena dengan berlarut-larutnya penuntasan BLBI, anggaran APBN untuk pendidikan dan kesehatan selalu berkurang, karena harus menombok utang BLBI.
Menanggapi hal itu, Agung berjanji akan segera meneruskan usul ini sebagaimana mekanisme yang ada. Ia juga mengaku ikut prihatin, karena setiap tahunnya Rp 60 triliun yang dianggarkan untuk berbagai subsidi dialokasikan hanya untuk BLBI.
Ditolak Fraksi
Sejumlah fraksi di DPR yang dipelopori Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan menganggap proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) harus lebih diutamakan ketimbang interpelasi kasus BLBI.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan, pihaknya menolak rencana usulan interpelasi kasus tersebut. "Yang dibutuhkan adalah penyelesaian hukum," tegas Syarif Hasan.
Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada yang lebih utama dari pada usulan interpelasi BLBI.
Sementara, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendukung rencana sebagian kalangan DPR RI itu. "PB PMII mendukung interpelasi BLBI," kata Ketua PB PMII Rahmat Hidayat Pulungan sembari mengemukakan tidak sepakat dengan pendapat yang menyebut interpelasi akan mengganggu proses hukum
Sumber : www.harian-global.com
Mereka berharap usulan itu segera dibahas di Bamus, supaya DPR bisa memutuskan usulan itu sebagai hak dewan. "Ini sungguh amat ironis, penyimpangan uang negara ratusan triliun tanpa ada yang bisa mempertanggungjawabkan," kata jubir pengusul hak interpelasi Andi Rahmat dari FPKS di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (27/9).
Sementara pengusul interpelasi BLBI lainnya, Ade Daud Nasution berharap pimpinan DPR tidak menghambat usulan ini. Karena dengan berlarut-larutnya penuntasan BLBI, anggaran APBN untuk pendidikan dan kesehatan selalu berkurang, karena harus menombok utang BLBI.
Menanggapi hal itu, Agung berjanji akan segera meneruskan usul ini sebagaimana mekanisme yang ada. Ia juga mengaku ikut prihatin, karena setiap tahunnya Rp 60 triliun yang dianggarkan untuk berbagai subsidi dialokasikan hanya untuk BLBI.
Ditolak Fraksi
Sejumlah fraksi di DPR yang dipelopori Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan menganggap proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) harus lebih diutamakan ketimbang interpelasi kasus BLBI.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan, pihaknya menolak rencana usulan interpelasi kasus tersebut. "Yang dibutuhkan adalah penyelesaian hukum," tegas Syarif Hasan.
Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada yang lebih utama dari pada usulan interpelasi BLBI.
Sementara, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendukung rencana sebagian kalangan DPR RI itu. "PB PMII mendukung interpelasi BLBI," kata Ketua PB PMII Rahmat Hidayat Pulungan sembari mengemukakan tidak sepakat dengan pendapat yang menyebut interpelasi akan mengganggu proses hukum
Sumber : www.harian-global.com
0 komentar:
Posting Komentar