KESRA--19 April: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, anggaran pendidikan yang dialokasikan kepada Depdiknas terus meningkat, atau merupakan anggaran terbesar dari APBN kepada lembaga pemerintahan.
Demikian diungkapkan Presiden Yudhoyono, usai membuka Simposium Nasional Pendidikan dan Ketenagakerjaan bertema Menentukan Arah Pembangunan Nasional, di Istana Negara, Rabu.
Hadir pada acara itu, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menakertrans Erman Suparno, Menhub Hatta Rajasa, Menpora Adyaksa Dault, Seskab Sudi Silalahi, Ketua PB PMII Hery Hariyanto Azumi, Ketua Umum PB HMI Fajar R. Zulkarnaen, Ketua Presidium GMNI Dedi Rachmadi, Ketua Umum GMKI Goklas Nababan, Ketua Umum IMM Amirudin, para pimpinan organisasi kemahasiswaan, para alumni dan peserta simposium.
Menurut Presiden, sesungguhnya masalah pendidikan bukan semata-mata tergantung pada besarnya anggaran, tetapi bagaimana sistem pendidikan dibenahi secara menyeluruh.
"Pembenahan fasilitas pendidikan yang memadai, menyediakan tenaga guru dan dosen yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi. Kurikulum pendidikan juga harus terus dievaluasi agar sejalan dengan perubahan zaman dan tantangan masa depan," ujar Presiden.
Dunia pendidikan dan dunia ketenagakerjaan diutarakan Yudhoyono, adalah dua dunia yang saling berhubungan secara fungsional.
"Masalah ketenagakerjan tidak dapat lepas dari masalah yang terjadi pada dunia pendidikan. Dunia ketenagakerjaan memiliki paradigma dan logika sendiri yang dalam prakteknya tidak selalu sejalan dengan paradigma dan logika dunia pendidikan," katanya.
Pertumbuhan dunia ketenagakerjaan menurut Presiden, tidak pula selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan dunia pendidikan.
"Itulah sebabnya kita harus terus mencurahkan perhatian dan pemikiran untuk merumuskan sistem kebijakan dan formula yang tepat agar dapat mensinergikan dua dunia yang berbeda namun saling terkait," katanya.
Untuk itu, lanjut Presiden, semua pihak diminta mewujudkan segitiga tanggung jawab antara pemerintah, lembaga pendidikan dan pasar tenaga kerja yang akan menyerap hasil pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Simposium, Rahmat Hidayat Pulungan, mengatakan, keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan merupakan permasalahan mendasar yang menghadang dan menghambat bangsa Indonesia untuk maju dan sejahtera.
"Karena itu, tugas berat yang tersandang di pundak para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia adalah memerangi kemiskinan dan pengangguran," kata Rahmat.
Dengan diadakannya simposium yang akan digelar selama dua hari ini, diharapkan berbagai pikiran cerdas, kreatif namun solutif akan lahir dan mampu menjadi sumbangan nyata bagi upaya pembangunan nasional. (miol/broto)
Sumber : www.menkokesra.go.id
Demikian diungkapkan Presiden Yudhoyono, usai membuka Simposium Nasional Pendidikan dan Ketenagakerjaan bertema Menentukan Arah Pembangunan Nasional, di Istana Negara, Rabu.
Hadir pada acara itu, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menakertrans Erman Suparno, Menhub Hatta Rajasa, Menpora Adyaksa Dault, Seskab Sudi Silalahi, Ketua PB PMII Hery Hariyanto Azumi, Ketua Umum PB HMI Fajar R. Zulkarnaen, Ketua Presidium GMNI Dedi Rachmadi, Ketua Umum GMKI Goklas Nababan, Ketua Umum IMM Amirudin, para pimpinan organisasi kemahasiswaan, para alumni dan peserta simposium.
Menurut Presiden, sesungguhnya masalah pendidikan bukan semata-mata tergantung pada besarnya anggaran, tetapi bagaimana sistem pendidikan dibenahi secara menyeluruh.
"Pembenahan fasilitas pendidikan yang memadai, menyediakan tenaga guru dan dosen yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi. Kurikulum pendidikan juga harus terus dievaluasi agar sejalan dengan perubahan zaman dan tantangan masa depan," ujar Presiden.
Dunia pendidikan dan dunia ketenagakerjaan diutarakan Yudhoyono, adalah dua dunia yang saling berhubungan secara fungsional.
"Masalah ketenagakerjan tidak dapat lepas dari masalah yang terjadi pada dunia pendidikan. Dunia ketenagakerjaan memiliki paradigma dan logika sendiri yang dalam prakteknya tidak selalu sejalan dengan paradigma dan logika dunia pendidikan," katanya.
Pertumbuhan dunia ketenagakerjaan menurut Presiden, tidak pula selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan dunia pendidikan.
"Itulah sebabnya kita harus terus mencurahkan perhatian dan pemikiran untuk merumuskan sistem kebijakan dan formula yang tepat agar dapat mensinergikan dua dunia yang berbeda namun saling terkait," katanya.
Untuk itu, lanjut Presiden, semua pihak diminta mewujudkan segitiga tanggung jawab antara pemerintah, lembaga pendidikan dan pasar tenaga kerja yang akan menyerap hasil pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Simposium, Rahmat Hidayat Pulungan, mengatakan, keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan merupakan permasalahan mendasar yang menghadang dan menghambat bangsa Indonesia untuk maju dan sejahtera.
"Karena itu, tugas berat yang tersandang di pundak para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia adalah memerangi kemiskinan dan pengangguran," kata Rahmat.
Dengan diadakannya simposium yang akan digelar selama dua hari ini, diharapkan berbagai pikiran cerdas, kreatif namun solutif akan lahir dan mampu menjadi sumbangan nyata bagi upaya pembangunan nasional. (miol/broto)
Sumber : www.menkokesra.go.id
0 komentar:
Posting Komentar